Pisahkan Agama dan Politik, Tapi Intervensi Khotbah Masjid Tetap Dilakukan

Beredar surat resmi dari kantor walikotamadya Jakarta Pusat, mengenai hasil keputusan rapim untuk memonitor seluruh masjid di gedung pemerintahan yang pada intinya mengatur judul isi ceramah atau khotbah serta sampai pada soal aturan memilih nama penceramah.

Tindakan ini tentu menjadi pukulan telak, ketika belum lama ini Presiden Jokowi mengatakan pisahkan Politik dan Agama.

Dengan tindakan pemerintah provinsi melakukan intervensi soal khotbah dan aturan memilih penceramah, menjadi bukti jelas tindakan poltik kekuasaan melakukan intervensi kepada agama

Ini menjadi AMBIGU atau tidak jelas, siapa yang sedang memainkan peran, sebuah kebijakan atau aturan adalah sebuah keputusan dengan menggunakan kekuatan kekuasaan politik

Kekuasaan sedang mencoba mengatur dan mengintervensi agama

Menjadi lucu dan aneh, ketika pemangku kekuasaan politik di negeri ini yaitu presiden Jokowi mengatakan pisahkan politik dan agama TETAPI bagian dari kekuasaan dibawah lakukan aksi intervensi kepada agama.

Apakah pernyataan Presiden terkait pisahkan agama dan politik KETIKA agama mendatangkan kerugiaan kepada kepentingan politik yang dibangun?

Lantas bagaimana kalau hal tersebut dibalik, justru politik ambigu memilih pemimpin yang didukung taipan adalah kerugian besar bagi kepentingan agama yang mengutamakan kemaslahatan umat

Janganlah bersikap ambigu, ketika ada yang untung diambil menjadi kawan, tetapi ketika ada yang dinilai menjadi hambatan lalu dicari cara untuk dihabisi.

Adityawarman

(lnc)

 

Baca Juga