Laksamana Ade Supandi: Prajurit TNI AL Terbukti Korupsi, Hukumannya Pidana Atau Pecat

Laksamana Ade Supandi berjanji akan menindak te­gas anggota TNI AL jika terbukti menerima uang suap dalam proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla. "Kalau pidana hukumannya ya dipidana atau dipecat. Pasti ada salah satunya. Aturan saja yang kita pakai," tegas perwira bintang empat ini.

Seperti diketahui, dalam sidang dakwaan para terdakwa kasus korupsi pengadaan alat monitoring satelit Bakamla di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa KPK mengungkap peran Laksdya Arie.

Laksdya Arie disebut-sebut turut mengatur prosentase suc­ces fee, setelah mengatur pe­menangan PT Melati Technofo Indonesia, perusahaan milik Fahmi Dharmawangsa dalam proses tender pengadaan alat monitoring satelit. Fahmi sudah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Berikut ini tanggapan Laksamana Ade Supandi terkait proses hukum yang bakal dilakukan TNI terhadap Laksdya Arie;

Laksdya Arie Soedewo disebut-sebut turut mengatur persentase pembagian suap setelah memenangkan peru­sahaan Fahmi dalam tender proyek pengadaan alat monitoring satelit. Bagaimana anda menanggapi itu?
Kalau perbuatannya kita tidak tahu, tapi karena TNI Angkatan Laut nanti kita bakal monitor (pemeriksaannya) mela­lui Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Nanti saya akan melihat proses itu, kalau pun mereka terbukti nanti akan kita tarik dan akan kita proses.

Kalau nanti ternyata sampai terbukti Laksdya Arie terlibat dalam kasus suap itu, apa yang akan anda lakukan?
Ya nanti akan kita tarik dulu. Begitu kan. Itu mungkin proses, namun kan masih tahap pe­meriksaan Puspom TNI dan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejauh ini sudah ada koor­dinasi dengan Puspom?
Sudah ada. Kita sudah koor­dinasi dengan Puspom TNI dan juga Puspom TNI AL.

Kalau sampai seorang pra­jurit terbukt korupsi biasanya sanksi apa yang akan dijatuh­kan TNI?
Ada aturan-aturannya. Kalau misalnya korupsi, kita mungkin tidak tahu, tapi kan ada undang-undangnya sendiri. Itulah kita masih menunggu prosesnya. Itu kan pidana ya. Kalau pidana hukumannya ya dipidana atau dipecat. Pasti ada salah satunya. Aturan saja yang kita pakai.

Soal lain. Tahun ini kabarnya TNI AL berencana akan melakukan pengadaan tam­bahan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) baru, benar begitu?
Alutsista kita nanti kapal layar latih. Diharapkan nanti perten­gahan tahun selesai. Kemudian selain itu ada kapal selam satu juga tahun ini. Kemudian PKR105 kan juga sudah, tinggal nanti kita resmikan sebagai KRI, kemudian nanti ada pen­gukuhan tradisi karena untuk kapal-kapal yang menggunakan nama pahlawan

Ada tradisi pengukuhan (se­cara) adat, baik dari keluarga maupun dari daerah mana pahla­wan itu.

Nanti kapal PKR 105 itu akan dilabeli apa dan pengukuhannya rencana akan dige­lar di mana?
Karena namanya KRIRE Martadinata berarti nanti pengu­kuhannya akan diadakan di Jawa Barat dan saat ini kita sedang koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, karena akan pakai adat Jawa Barat.

Rencananya KRI RE Matadinata itu akan ditempatkan di mana?
Untuk sementara di Armatim (Armada Indonesia Kawasan Timur). Nanti kalau ada tiga armada, kita bagi-bagi.

Oh ya TNI AL nanti juga kan akan mengembangkan armada ke tiga di kawasan Indonesia tengah. Sejauh ini bagaimana pembahasannya?
Masih proses. Kita evalu­asi perencanaan itu, terus kedua evaluasi distorsis yang akan digunakan nanti ya. Paling tidak kan dasarnya kita punya kapal proyeksi MF 150, nanti kita bagi tugas sesuai luas wilayah, kemudian kelas mana saja yang nanti ada di tengah.

Karena membutuhkan mainte­nance yang lebih kompleks ya. Kalau disebar, tingkat kesulitan teknologinya tidak berkurang, bisa kita gunakan untuk patroli. Ini mungkin tahun ini sudah ber­tahap, kapal patroli sudah kita sebar, setiap pangkalan utama minimal ada tiga kapal patroli panjang 40-60. Sehingga nanti kita tidak begitu boros bahan bakar bakar.

Soal lain. Saat ini tongkat ko­mando Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampes) dipe­gang Brigjen Suhartono yang berdarah marinir. Tanggapan Anda sebagai pimpinan TNI AL?
Kalau saya sebagai pimpi­nan di angkatan laut bangga ya. Tapi kan sama-sama, di balik kebanggan ada tantangan­nya. Dia (Brigjen Suhartono) harus melaksanakan (tugas itu) dengan baik, jangan sampai penilaian baik itu turun, har­us meningkat sesuai arahan Panglima TNI. Karena setiap kepercayaan menuntut tanggung jawab lebih.

Anda sendiri sejauh ini su­dah komunikasi dan mem­berikan saran untuk Brigjen Suhartono?
Sesuai tupoksinya sudah berat itu. Yang jelas dia itu masih pakai baju abu-abu, masih pakai baju putih laksanakan dengan postur prajurit angkatan laut. Dia harus membina Paspampres, harus bersifat kepemimpinan yang integratif ya, jangan sam­pai dia merasa angkatan laut, itu nggak boleh. Dia harus membina dari angkatan darat, udara. Satu sistem pembinaan di Paspampres.

Kenapa Brigjen Suhartono yang terpilih?
Pada dasarya setiap promosi yang dilakukan pasti ada track record yang dia capai, dia alami, dia hadapi. Bukan dari kelasi langsung jadi. Harus mengalami pengalaman tugas yang bukan rata-rata. Bukan kantoranlah, saya juga nggak sembarang pilih orang.

Apa sih penilaian anda se­bagai pemimpinan terhadap Brigjen Suhartono?
Kalau ada tugas, dia selalu tuntas. Dulu bersama-sama di satuan tugas merah putih saat pembebas KM Sinar Kudus di Somalia. Selain itu kan Pak Suhartono juga komandan Denjaka.

Berarti Brigjen Suhartono memang anda yang mengusul­kan?
Usulan juga tetap. Tapi kan mereka juga punya track re­cord. Lagipula Pak Suhartono kan juga pernah di Paspampres dulu. Sehingga pengalaman itu juga salah satu penilaian pada yang bersangkutan. Panglima juga setuju.

Tapi karena ini juga untuk Presiden, maka juga harus ada persetujuan Presiden. Itulah mekanisme yang kita laksanakan. Yang jelas juga harus jaga keseha­tan, jangan sampai jaga Presiden sakit. Bukan nggak boleh sakit, tapi harus prima karena tugasnya memang berat. (rmol)

Baca Juga